SOPPENG - Kegiatan Ramdhan Fest 2025 kembali akan digelar pada Ramadhan 1446 H. Ini adalah pagelaran kelima kalinya yang digelar atas kolaborasi antara HIPMI Soppeng dengan Pemda Soppeng.
Menariknya, menurut informasi untuk pertamakalinya kegiatan itu tak akan lagi menggunakan dana APBD seperti pada tahun - tahun sebelumnya.
Keputusan Pemda Soppeng dan Panitia Pelaksana kegiatan yang akan menghimpun pedagang kecil di Soppeng ini, untuk tak memakai dana APBD tersebut, diapresiasi sejumlah kalangan.
Salah satunya dari pengajar ekonomi dan manajemen di Unipol Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah menggalang efisiensi anggaran negara. "Saya telah mendengar mereka (panitia Ramadhan Fest 2025) tak akan menggunakan dana APBD untuk kegiatan mereka tahun ini. Itu perlu diapresiasi karena memang saat ini Pemda tengah krisis anggaran setelah pemerintah pusat banyak melakukan refocusing pada APBD Soppeng tahun ini," katanya.
Mantan Ketua Tim Pengendali Pasangan Sukses di Pilkada Soppeng ini, mengatakan langkah itu positif untuk meningkatkan level event menjadi lebih profesional ke depan. "Panitia harus menaikkan level kegiatan untuk fokus pada bisnis mereka sambil tak melupakan kesempatan pada pengusaha kecil agar bisa juga merasakan manfaat. Di sinilah ditunggu kreatifitas panitia, jika mampu melewati tahun ini dengan baik maka akan mudah di pelaksanaan berikutnya," tambahnya.
Dengan tak dipakainya dana APBD, Nurmal menyarankan agar panitia bisa lebih efektif dan efisien dalam menggelar kegiatan serta lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain. "Harus lebih efektif dan efisien dalam menghitung pembiayaan acara. Dihindari kegiatan yang lebih entertainment yang wah dan memilih hiburan yang sederhana dengan pembiayaan murah namun efektif menarik pengunjung. Panitia juga harus lebih komersial di sebagian titik untuk mendapatkan pendanaan tetapi kesempatan kepada pengusaha kecil harus tetap diperhatikan," tambahnya.
Terkait dengan kenaikan sewa tenant, Direktur Program Pascasarjana Unipol ini menyatakan hal itu tak bisa dihindari di tengah kebutuhan penyelenggaraan yang tinggi setelah apbd tak lagi terlibat. "Banyak formula yang bisa ditempuh agar kenaikan sewa tenant itu tak memberatkan pengusaha kecil, seperti misalnya tenant sistem sharing atau sistem cicil berdasarkan pendapatan mereka," tukasnya.
(Penulis Sandi IWO Soppeng)
