RILIS INFO ■ Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir berlangsung di Hark Malaka cafe & Eatery, Selasa 14 Februari 2023.
Dalam rapat tersebut dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs.H.Andi Tenri Sessu, M.Si.
Kata Andi Tenri Sessu," Rapat ini adalah sebagai tindak lanjut bencana banjir yang terjadi kemarin dan ada beberapa lokasi yang menjadi perhatian dan membutuhkan penanggulangan secepatnya.
Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak, SE dalam arahannya mengatakan pertemuan ini sangat penting atau urgent, apalagi penanganan bencana alam, bencana banjir kemarin ada beberapa yang butuh perhatian, diantaranya Jembatan gantung tinco, Situs lakelluaja.
Bendungan tinco yang ada disungai Lawo ini penanganannya harus cepat ditangani, apabila terlambat ada 3000 hektar sawah terancam gagal panen, banjir kemarin kita sudah gagal panen.
Selanjutnya bendungan ini bukan kewenangan kita akan tetapi kewenangan balai, tapi ini tanggung jawab kita karena ini wilayah Kabupaten Soppeng.
Melalui kesempatan ini perlu saya sampaikan juga bahwa yang terjadi kemarin di situs tinco, sangat parah dan ini harus segera ditangani karena ini adalah simbol soppeng yang setiap tahun kita rayakan sampai dengan 700 tahun lebih hingga saat ini dan sejarah kita.
Ini adalah tempat raja pertama Soppeng dimana pada saat beliau duduk diatas batu untuk potong rambut, dan batu yang diduduki beliau untung saja tidak terbawa arus banjir akan tetapi bangunan yang ada disekitarnya sudah hanyut, situs ini wajib dilindungi dan wajib bagi negara.
Sedangkan Jembatan belo, perlu dilakukan normalisasi karena setiap ada banjir sampah-sampah selalu terhambat dijembatan sehingga menimbulkan penyumbatan.
Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide, MP dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada kepala SKPD terkait agar berposko ditempat ini dulu selama 2x 24 jam, segala pelaporan data-data bencana di kumpul disini. Kita menyusun skala prioritas yang sangat urgent, yang harus segera kita tindaklanjuti, segera kita buat laporannya untuk disampaikan ke Propinsi ataupun ke pusat.
Turut hadir Kepala Inspektorat, Kepala BPBD, Kadis PUPR, Kepala BPKPD, Kadis Pertanian, Kadis Peternakan.
